seputar kalitan surakarta

Surakarta: Dalem Kalitan yang menjadi tempat mantan Presiden Soeharto dan keluarganya beristirahat bila berkunjung ke Surakarta, Jawa Tengah, sempat ramai dikunjungi berbagai kalangan. Terutama ketika Pak Harto menjabat sebagai presiden. Namun, setelah penguasa Orde Baru itu lengser keprabon atau turun dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei 1998, Dalem Kalitan menjadi sepi pengunjung, bahkan penjagaannya lebih ketat.

Di atas tanah seluas satu hektare berdiri bangunan tua bergaya limas atau joglo, salah satu ciri khas arsitektur Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta. Di Dalem Kalitan itulah tempat peristirahatan Soeharto dan Siti Hartinah Soeharto (Ibu Tien) semasa hidup jika berkunjung ke Surakarta.

Sejatinya, sebelum tahun 1965, pesanggrahan tersebut milik Paku Buwono X yang dihibahkan ke putra bungsunya, Kanjeng Gusti Ratu Alit. Itulah sebabnya pesanggrahan ini diberi nama Dalem Kalitan. Beberapa tahun setelah Pak Harto menjadi presiden, Dalem Kalitan dibeli oleh orang tua Ibu Tien, Kanjeng Pangeran Sumoharyomo.

Kini, dengan penjagaan yang ketat, tak setiap orang dapat memasuki ruang bagian dalam Kalitan. Di situ terdapat tempat-tempat khusus untuk peristirahatan Soeharto dan keluarganya. Sewaktu Pak Harto menjadi presiden dan Ibu Tien belum wafat, Dalem Kalitan kerap dipakai sebagai tempat reuni keluarga besar Cendana.

Memang, Dalem Kalitan menyimpan lembaran sejarah tersendiri. Khususnya bagi Pak Harto dan Ibu Tien. Di sanalah dulu mereka berdua menikmati kehidupan pengantin baru. Dalem Kalitan banyak menyimpan kenangan bagi almarhum dan keluarganya. Selain menjadi tempat peristirahatan juga ajang pertemuan Soeharto dengan berbagai kalangan masyarakat.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

NDALEM Kalitan begitu populer sebagai rumah Pak Harto di tengah-tengah jantung Kota Solo. Namun sepertinya tak banyak yang tahu sejarah rumah asri berarsitektur Jawa tersebut.

Kepala Rumah Tangga Ndalem kalitan, Sriyanto, pekan lalu kepada okezone menuturkan, tanah dan bangunan seluas 9.000 meter persegi itu dibeli Pak Harto secara kredit pada tahun 1967, saat awal kepemimpinannya sebagai presiden. “Itu dibeli secara kredit oleh Pak Harto dan Bu Tien,” ujarnya.

Awalnya, tanah yang 90 persennya berupa bangunan itu merupakan milik putri tertua Paku Buwono (PB) X, Gusti Ratu Alit, yang kemudian diwariskan kepada tante Bu Tien yang juga masih kerabat kraton. “Baru setelah itu dibeli Bu Tien tadi, daripada jatuh ke tangan orang lain, kan Bu Tien masih kerabat kraton juga dari Mangkunegaran,” jelasnya.

Rumah yang berlokasi di kawasan Kalitan, di tengah pusat kota SOlo itu dibangun sejak tahun 1789 atau 147 tahun yang lalu. Kediaman dengan tembok beton dan gerbang kayu lawas itu masih berarsitektur Jawa kuno. Bangunan utama terdiri dari tiga bagian, yakni pendhapa (ruang depan berbentuk joglo), pringgitan (ruang atau selasar tengah) dan senthong (ruang tidur).

“Sampai sekarang bangunannya masih dipertahankan sejak pertama kali dibangun. Hanya tahun 1990-an saja pernah direnovasi sekali, itu pun hanya mengganti atap saja,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Sri ini.

Sementara itu, di halaman depan terbentang taman rumput dan pepohonan yang cukup asri. Beberapa unggas seperti ayam, burung dara dan merak juga tampak tersebar dalam kandang cantik di sekitar taman. Sedangkan di sisi kanan luar gerbang terdapat sebuah pohon beringin besar yang cukup teduh.

Kini Ndalem kalitan yang berlokasi sekira 8 kilometer dari Bandara ini hanya ditinggali oleh Pak Sri dan belasan karyawan. Sejak Pak Harto lengser, keluarga Cendana jarang yang menampakkan diri di Kalitan.

Ndalem Kalitan juga dibuka untuk umum. Setiap harinya ada saja masyarakat yang kebetulan ada kegiatan di Solo datang untuk sekedar melihat rumah mantan penguasa orde baru itu. “Biasanya mereka cukup senang berfoto-foto di pendhapa. Kan ada foto Pak Harto, Bu Tien dan keluarganya,” ujar salah satu tukang kebun Ndalem Kalitan, Sardi bapaknya tawon

Karir politik Zaenal Ma’arif melesat bak meteor. Kali pertama menikmati empuknya kursi DPR RI, dia langsung duduk di kursi wakil ketua DPR (2004-2009). Kemudian, pria kelahiran 14 September 1955, itu direcall DPP PBR dari keanggotaan DPR karena dililai membangkang kepada partai. Recall itu memaksanya melepas jabatan Wakil Ketua DPR, Juli 2007.

Riwayat organisasi yang dilakoninya  boleh dibilang lebih banyak berkutat di daerah. Kecuali, menjadi wakil ketua Panwaslu pada 1997. Zaenal Ma’arif sebelumnya “hanya” pernah mencicipi kursi legislatif sebagai wakil ketua DPRD II Surakarta.

Aktivitas politiknya dimulai ketika Zaenal menjadi ketua biro hukum DPC PPP Solo. Karirnya kemudian naik menjadi sekretaris DPC PPP Solo, dan selanjutnya menjadi wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah. Namun, dia gagal memperoleh kursi legislatif di Jawa Tengah saat Pemilu 1999.

Ketika terjadi gonjang-ganjing perpecahan di tubuh PPP pada 2003, Zaenal banting setir ikut bergabung menentang kepemimpinan Hamzah Haz sebagai ketua umum partai berlambang ka’bah itu. Dia kemudian bergabung dengan beberapa temannya membentuk Partai Bintang Reformasi (PBR) pimpinan dai kondang Zainuddin M.Z.

Nah, keberadaannya di PBR ternyata membawa hoki. Ketika berlangsung pemilu 5 April 2004, Zaenal terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut I.

Yang lebih tak menyangka lagi, begitu menjadi anggota DPR, Zaenal langsung menjadi wakil ketua DPR. Alumnus UGM itu menjadi pimpinan DPR bersama dengan Agung Laksono (FPG), Soetarjo Soerjogoeritno (FPDIP), serta Muhaimin Iskandar (FKB). Padahal, dia hanya berasal dari partai kecil, yang memperoleh 14 kursi di parlemen.

“Jadi, saya ya tak menyangka. Ini benar-benar di luar dugaan dan benar-benar takdir,” ucap Zaenal ketika kali pertama bersama pimpinan DPR berkonsultasi dengan Setjen MPR kemarin.

Zaenal menyadari, ketika masuk ke Senayan sebagai anggota DPR, dirinya hanya dari sebuah partai yang kecil. Karena itu, sejak awal, Zaenal mengambil sikap tahu diri untuk tak memajukan kadernya sebagai pimpinan DPR. Bahkan, diakomodasi untuk menjadi sebuah fraksi tersendiri pun sudah cukup.

Bintang keberuntungan itu diterima Zaenal ketika PPP “keluar” dari Koalisi Kebangsaan dan mencalonkan kadernya sebagai ketua DPR. Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung selaku koordinator Koalisi Kebangsaan agak kalang kabut. Sejam sebelum pemilihan pimpinan DPR, Akbar menghubunginya. Zaenal yang saat itu menjadi ketua fraksi PBR ditawari menjadi calon wakil ketua DPR bersama calon yang lain dari Koalisi Kebangsaan. “Saya sempat tak percaya,” ceritanya.

Zaenal juga seolah masih tak percaya, dia menjadi pimpinan DPR. Karena itu, Zaenal terlihat canggung saat memasuki ruang-ruang yang ada di gedung Nusantara III, tempat pimpinan DPR berkantor. “Nanti, Bapak menempati ruangan bekas ruang Pak Fatwa,” terang seorang staf Setjen DPR. Staf itu kemudian mengantarkan Zaenal melihat ruang kerja yang sudah bersih dan masih kosong melompong itu.

Secara terus terang, Zaenal mengaku, dirinya belum memahami ruangan dan para staf DPR yang akan membantunya. Dia masih canggung mengenal seluk-beluk DPR. Bahkan, sebagai pimpinan DPR yang baru, Zaenal masih harus melakukan orientasi dan pembelajaran terlebih dahulu.

“Saya perlu waktu lima minggu terlebih dahulu untuk proses penyesuaian diri,” kata Zaenal terus terang.

Kecanggungan Zaenal itu sangat kentara ketika melakukan rapat konsultasi dengan Setjen DPR kali pertama. Setelah rapat, dia minta ditunjukkan ruangan dan apa saja yang perlu dipersiapkan.

***

Indo Pos 31 Oktober 2004: Hidup Nomaden, Jelang Dilantik pun Masih Numpang
Di antara empat pemimpin DPR, Zaenal Ma’arif adalah yang paling fenomenal. Selain warna kehidupannya penuh kelokan memilukan, lompatan karir wong Solo ini bak meteor.

PERKENALANNYA dengan Jakarta dimulai pada 1983. Saat itu, lulusan FH UGM tersebut menjadi salah seorang tim pengacara Presiden NII H Adah Djaelani yang sedang diadili rezim Orde Baru. Sebagai anak muda, dia menapaki ibu kota dengan penuh idealisme.

“Sebagai pengacara, tapi ke mana-mana saya naik bus kota,” ucapnya. Ongkos transportasi itu pun hasil pemberian seniornya, Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan. Sebagai pengacara kasus NII, Buyung dkk tidak dapat bayaran dari klien. Justru mereka dibayar negara Rp 100 ribu.

“Bayaran dari negara itu oleh Bang Buyung dikasihkan ke saya,” kenangnya. Pada zaman itu, uang segitu terasa besar sekali nilainya. “Ya, cukup untuk ongkos bus kota dan makan beberapa bulan,” ucapnya. Uang itu juga dipakai untuk ongkos pulang kampung ke Solo.

Bagaimana dengan penginapan? Yang satu ini, hingga jadi wakil ketua DPR pun, Zaenal Ma’arif masih nomaden. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. “Rumah dan keluarga saya tetap di Solo,” katanya. Tercatat, setidaknya, delapan tempat tinggal sempat dia diami. Semuanya adalah di rumah orang lain, paling banter kediaman keponakan.

Rumah yang masih ditempati kemarin adalah milik rekannya, seorang tokoh Riau. Sejak dilantik sebagai anggota DPR, lelaki kelahiran Solo, 14 September 1955 itu menempati rumah di Jl Kerinci VIII No 14, Kampung Gunung, Kebayoran Baru, Jaksel. “Saya disuruh menempati rumah teman saya, ketua DPW PBR Riau,” katanya.

Dari rumah ’pinjaman’ itu, dia siap-siap lagi pindah ke daerah Kemanggisan, Jakbar. Rencananya, dia akan menempati sebuah rumah dinas milik DPR. Tapi, sifatnya sementara sebelum resmi memasuki rumah dinas jabatan lembaga tinggi negara di Jl Denpasar, Kuningan, Jaksel, awal Desember mendatang.

“Ya, begitulah risiko seorang nomaden,” katanya. Masalah tempat tinggal adalah yang paling krusial baginya. Namun, dia tidak pernah merasa susah. Sebab, di mana pun dia bisa tinggal. “Terkadang saya nginap di hotel ikut teman. Kadang ada teman separtai yang kebetulan ke Jakarta. Saya bisa nebeng,” ceritanya bersemangat. “Kadang juga nginap di teman wartawan,” tambahnya lagi. Kebiasaannya itu dia lakukan hingga setahun belakangan.

Sebenarnya, beberapa saat dia sempat mondok di rumah keponakannya di bilangan Tebet, Jaksel. Dia menumpang di saudaranya itu hingga beberapa hari sebelum pelantikan anggota DPR. Belakangan, dia memutuskan pindah dari sana karena rumah keponakannya itu sedang direnovasi. “Kalau dihitung, setidaknya, delapan kali saya nomaden di Jakarta.”

Rumah yang definitif adalah tetap di Solo yang ditempati istri bersama tiga putranya, yaitu Iqbal Albana, 20; Faisal Dwi Purnomo, 17; dan Ahmad Hakim Pasarella, 13. “Jadi, selama berkiprah di Jakarta, saya ini bujangan,” katanya sembari tersenyum. Istrinya hanya sesekali saja ke Jakarta ketika ada libur. “Istri saya tidak mungkin ikut ke Jakarta karena dia pegawai Pemkot Solo,” tegasnya.

Jalan hidup sebagai nomaden di Jakarta tersebut dia nikmati sejak akhir 1999. Saat itu, dia diajak tiga tokoh PPP untuk hijrah ke ibu kota. Target utamanya adalah ikut memajukan PPP dengan mendorong agar KH Zainuddin M.Z. aktif di partai. Misi itu berhasil. Dia berhasil mendorong Zainuddin masuk DPP PPP, walaupun kemudian dirinya ikut menarik keluar dai sejuta umat tersebut untuk mendirikan partai baru bernama PBR (Partai Bintang Reformasi).

Zaenal sempat berkarir sebagai seorang pendidik. Bahkan, dia sempat mencapai karir sebagai sekretaris rektor di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dia meninggalkan posisinya yang sudah mapan di salah satu kampus terkemuka di Kota Solo tersebut untuk mengikuti kata hatinya berkiprah dalam politik praktis.

PPP menjadi pilihan sebagai gerbang politiknya. Dia menjadi mitra kerja tokoh Solo, Mudrik Sangidoe, di DPC PPP Solo. Mudrik menjadi ketua, sedangkan Zaenal sebagai sekretaris. Kiprah politik itulah yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi wakil ketua DPRD II Surakarta pada 1997-1999. Sebagai tokoh daerah, saat itu dia sudah dikenal sebagai “singa” parlemen. Pernyataan-pernyataannya terkenal sangat berani. Waktu itu, dia sudah nyaring berteriak agar ketua DPR/MPR cukup memakai mobil dinas Timor.

“Jadi, sebelum Pak Hidayat menyerukan tidak pakai Volvo, saya sudah lebih dulu,” ujarnya sembari membuka buku berisi kliping koran yang memuat berita-berita seputar dirinya. Buku berisi kliping berita tersebut tampak sudah kucel karena memuat pemberitaan mulai 1980-an. “Istri saya yang bikin kliping ini,” katanya.

Pada 1997, Zaenal juga sempat memusingkan pemerintah setelah mengampanyekan masyarakat Solo untuk tidak membayar tagihan listrik. Dia memprotes pelayanan PLN yang tidak profesional.

“Sebagai tokoh daerah, saya juga sempat melawan tokoh Jakarta,” tegasnya. Hal tersebut terjadi pada 1999 menjelang pemilu. Kejadiannya adalah saat Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung diuber-uber massa yang berusaha menolak kedatangannya ke Solo. Dalam kerusuhan itu, Zaenal berada di antara massa tersebut dan berusaha mendinginkan suasana. “Jadi, sebagai tokoh daerah, saya juga pernah melawan tokoh pusat,” ujarnya.

Kini, atmosfer politik yang digelutinya sudah berubah. Dia tidak lagi menjadi tokoh daerah, melainkan salah satu tokoh kunci di Senayan. “Sejak kecil, tidak terbayangkan sama sekali bahwa saya akan menjadi pejabat tinggi negara,” ungkapnya.

Sebagaimana bayangan anak kebanyakan, yang dicita-citakan adalah menjadi presiden. Sebab, pengetahuan tentang pejabat negara hanya presiden. “Sejak kecil saya terbiasa mendengarkan pidato Presiden Soekarno di radio,” jelasnya.

Lalu, akankah dia berubah? Zaenal tampak seperti dulu. Ruang kantornya di lantai empat Gedung Nusantara III kompleks DPR/MPR terbuka bagi siapa pun. Setiap hari, tamunya datang silih berganti. Dia juga tidak menggunakan mobil dinas Volvo. “Saya ini kan tidak punya mobil di Jakarta. Karena itu, saya dipinjami mobil oleh wakil Sekjen DPR untuk dipakai sementara,” ujarnya. Mobil tersebut adalah Toyota Camry.

Sebelum naik mobil pinjaman dari Setjen DPR, dia biasanya naik taksi. “Saya pilih naik taksi karena era naik bus kota sudah saya lakukan pada 1980-an,” katanya.

Ke depan, sebagai wakil ketua DPR, dia berhak atas mobil dinas. Namun, sesuai anjuran Ketua MPR Hidayat Nurwahid, mobil dinas pimpinan DPR itu mungkin bukan Volvo.

“Saat bertemu presiden, Pak SBY juga bilang bahwa kemungkinan bukan Volvo. Prinsipnya, layak, aman, dan nyaman,” tegasnya. Tapi, merek dan jenisnya kayak apa? Zaenal tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan kebijakan penggunaan mobil dinas Volvo lama. “Saya tidak tahu,” ujarnya.

Biografi Zaenal Maarif, “Sang Pendobrak Dari Kalitan” Diluncurkan
Jum’at, 22 April 2005 | 10:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Empat hari menjelang muktamar Partai Bintang Reformasi (PBR), 26-28 April, Zaenal Maarif akan meluncurkan biografi politik bertajuk, “Sang Pendobrak Dari Kalitan” di sebuah hotel berbintang di Jalan Sudirman, selepas shalat Jum’at. Penerbitan buku ini sepertinya terkait dengan tekad Zaenal mengambil alih kemudi PBR dari K.H Zainuddin MZ.

Melalui buku setebal 217 halaman itu, Zaenal yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, hendak memperkenal dirinya lebih jauh kepada publik tentang jati dirinya sebagai polikus. Dalam buku yang dibagi menjadi 9 bab itu, misalnya, diungkapkan perjalanan politik Zaenal bersama Mudrick Sangidu di Solo saat mengusung aliansi ‘Mega-Bintang’ dan menentang ‘Kuningisasi’ oleh Gubernur Jawa Tengah, Soewardi menjelang Pemilu 1997.

Mudrick menyebut Zaenal bak adiknya sendiri. Perbedaan sikap politik tak menjadikan hubungan keduanya renggang. “Saya menghormati dia ketika mendirikan PBR. Tapi saya tetap di PPP,” ujarnya (hal 202).

Masih di halaman yang sama, Mudrick memuji sosok Zaenal sebagai politisi yang tak lupa pada kampung halamannya. Zaenal, katanya, “Satu-satunya politisi yang kalau pulang kampung tetap rajin menyambangi kelompok-kelompok dari berbagai partai.”

Selain Mudrcik, Ketua DPR Agung Laksono, dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid turut memberikan kesan-kesan mereka. Namun, entah kenapa Ketua Umum PBR Zainuddin MZ justru tak turut memberikan kesan-kesannya.

Selain Zaenal, sejauh ini yang disebut-sebut masuk bursa pencalonan ketua umum PBR adalah Djafar Badjeber (Sekjen PBR), Bursah Zarnubi (Ketua PBR dan Ketua F-PBR di DPR), serta Ade Daud Nasution (Ketua PBR yang juga pengusaha).
Zaenal Ma’arif Mundur
Bursah Harapkan Keputusan Hanya Sementara, tetapi Siap Gantikan

Denpasar, Kompas – Tradisi politik baru telah dimulai dalam kehidupan kepartaian Indonesia. Zaenal Ma’arif memutuskan mundur sebagai Wakil Ketua DPR menyusul kekalahannya dalam Muktamar Islah PBR di Denpasar. Muktamar memilih Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum PBR periode 2006-2011.

“Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Kekalahan saya menunjukkan saya tidak pantas sebagai pimpinan. Karena itu, mulai besok saya mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR. Saya tidak pantas duduk di sana,” kata Zaenal, Selasa (25/4) di Sanur, Bali.

Zaenal tak menjelaskan kapan surat pengunduran diri akan disampaikan. “Surat pengunduran diri akan saya selesaikan setelah sekembalinya ke Jakarta. Mungkin beberapa hari lagi,” katanya.

Setelah mundur sebagai Wakil Ketua DPR, Zaenal akan tetap menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR) yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Di daerah pemilihan itu ia mendapat 22.039 suara individual (10,8 persen).

Zaenal terpilih sebagai Wakil Ketua DPR secara paket bersama Agung Laksono (Partai Golkar), Soetardjo Soerjogoeritno (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa). Waktu itu paket pimpinan DPR diajukan Koalisi Kebangsaan.

Menurut Zaenal, langkah yang ditempuhnya itu sesuatu yang wajar karena ia mengaku tak punya nyali untuk memimpin sidang di DPR pascakekalahannya dalam pemilihan Ketua Umum PBR. Sebelumnya, berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia yang disampaikan di Jakarta, Rabu (19/4), Zaenal diprediksi akan unggul dalam muktamar. Prediksi ini meleset.

Zaenal menolak sikapnya itu sebagai bentuk kekecewaan ataupun sikap cengeng. Ia mengatakan langkahnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari ketika ia memutuskan maju dalam perebutan Ketua Umum PBR.

“Ini merupakan risiko politik. Saya berharap ini menjadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa berpolitik itu harus ada nurani,” kata politisi kelahiran Solo itu.

Zaenal menuturkan, dalam berkarier di politik, dia memiliki cita-cita, termasuk keinginan membangun partai yang ideal, bukan sekadar menjadikan uang sebagai tujuan. Namun, katanya, peluangnya kini sudah tertutup pascakegagalannya menjadi pemimpin puncak partai di PBR.

Ditanya tentang keinginan Ketua Dewan Syuro PBR Zaenuddin MZ mempertahankan dirinya sebagai Wakil Ketua DPR, Zaenal mengatakan hal itu merupakan hak Zaenuddin, tetapi secara pribadi ia sudah memutuskan untuk tidak bertahan pada jabatannya itu. “Saya tetap akan menjadi anggota DPR dan tetap berkiprah di PBR,” kata Zaenal.

Perihal penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR, Zaenal mengatakan, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Susunan dan Kedudukan DPR, penggantinya sudah semestinya berasal dari PBR juga. Dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan, “pimpinan DPR berhenti atau diberhentikan dari jabatannya: antara lain karena (b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis”.

Kaget dan kecewa

Ketika ditemui di kamar tempatnya menginap di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Selasa malam, Bursah mengaku kaget dan kecewa atas keputusan Zaenal mundur sebagai Wakil Ketua DPR. Bahkan, ia yakin keputusan itu hanya bersifat sementara karena emosi dan ungkapan pelampiasan kekalahan di bursa ketua umum meski keputusan itu, menurut Bursah, tidak berpengaruh pada kelangsungan dan keputusan politik partai di lingkungan DPR. “Saya kecewa dan tak percaya Zaenal bisa mengambil sikap gegabah seperti itu sebagai kekecewaannya tidak terpilih sebagai ketua umum,” katanya.

Namun, jika benar Zaenal tidak mengubah niatnya untuk mundur, Bursah menegaskan, ia siap menggantikan Zaenal menjadi Wakil Ketua DPR. “Tetapi, saya akan tetap berusaha untuk bicara kepada beliau (Zaenal) agar mencabut kembali pernyataan mundurnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno (Fraksi PDI-P, DI Yogyakarta) mengaku belum menerima informasi utuh mengenai rencana mundurnya Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif.

Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Riswandha Imawan, dan Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang menilai langkah Zaenal telah membuat tradisi baru dalam politik Indonesia. “Dari sudut pandang etika politik, saya salut dengan keputusan Zaenal yang mengedepankan etika dalam politik,” kata Riswandha.

Sebastian sependapat bahwa sikap Zaenal yang memutuskan mundur sebagai Wakil Ketua DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya meski sebenarnya kekalahan dalam muktamar tak mengharuskan ia mundur sebagai Wakil Ketua DPR. “Itu tradisi yang baik,” katanya.

Ditanya kemungkinan pernyataan mundur sebagai Wakil Ketua DPR hanya sebagai manuver politik dari Zaenal, Sebastian mengatakan, “Kalau memang itu mainan politik dan Zaenal tak merealisasikan pernyataannya, itu akan memengaruhi citra politik dan investasi politik Zaenal


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s